Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka

Authors

  • Awalia Nurfadilla Universitas Sembilanbelas November Kolaka image/svg+xml Author
  • Laode Asrun Azis R. Universitas Sembilanbelas November Kolaka image/svg+xml Author
  • Muhammad Hidayat Djabbari Universitas Sembilanbelas November Kolaka image/svg+xml Author

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Puskesmas

Abstract

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada fasilitas pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menerbitkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mewajibkan puskesmas sebagai kawasan bebas rokok. Namun, masih ditemukan aktivitas merokok di lingkungan Puskesmas Tanggetada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Puskesmas, tenaga kesehatan, staf puskesmas, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan KTR di Puskesmas Tanggetada belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi telah dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung serta pemasangan baliho dan stiker larangan merokok, tetapi belum merata dan berkelanjutan. Pada aspek sumber daya, tenaga pelaksana telah tersedia, namun sarana pendukung dan tanda larangan merokok masih terbatas serta belum terdapat petugas atau tim khusus pengawasan. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, tetapi kepatuhan sebagian masyarakat masih rendah. Pada aspek struktur birokrasi, belum tersedia SOP khusus dan tim pengawas KTR. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan kebijakan belum optimal.

Published

2026-09-28